jurnal pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bandung, serta untuk. jurnal pajak bumi dan bangunan

10 | No. Download Free PDF View PDF. 2. di daerahnya, misalnya di Kota Malang. 2016. Kata Kunci: penginderaan jauh, citra GeoEye, objek Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke. Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah(PPNBM)3. 2003. 000,00 jurnal umum yang dibuat adalah. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak; Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. (2012). (2018). 2016. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Hasil penerimaan PBB ialah pendapatan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. (2022). 1, 81–91. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) PBB sendiri menurut UUPBB merupakan pungutan yang memperoleh untuk seseorang maupun perusahaan mendapatkan sebuah keuntungan dari suatu bumi juga bangunan. Tjahjono,. 30 September 2020. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. COM- Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada triwulan kedua masih defisit. 2017, pp. Volume 8 Nomor 2, November 2016 Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan. A. 190 – 199 . Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi jenis pajak ini termasuk ke dalam jenis pajak bagi hasil. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan. 08 82 Simanjuntak, Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Membangun Ekonomi, (Bogor: Raih Asah Sukses, 2012), hal127 83 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hal. adanya peraturan tersebut bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan telah dikelola pemerintah pusat kemudian dikembalikan ke daerah. Perpajakan. Rp 100. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1510-1535. Fidiyaningtyas, F. PBB pada awalnya merupakan pajak. 2009. 1, Hal. 561-572. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bentuk pemajakan atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum, yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Peraturan Menteri Keuangan | 2011-04-05 | Aktif | Detail. Setiap wajib Pajak memperoleh pengurangan. Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas Objek Pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah : (1) untuk mengetahui prosedur penerimaan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di KPP apakah sudah sesuai atau belum dengan UU No. Kemudian Undang-Undang ini diubah dengan UU No. WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, faktor-faktor mempengaruhi dalam optimaliasi pemungutan, dan memberikan solusi atas faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2018 • Dina Nugraheni. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017 termasuk dalam kriteria kurang efektif dan pada tahun 2018 tidak efektif,. Peraturan Menteri Keuangan | 2011-04-05 |. Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. HASIL Perkembangan Pendapatan PBB P2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Dumai selalu mengalami peningkatan. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. 2. sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak serta seberapa besar pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2005. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2016-2020 masih dalam kriteria sedang yaitu 26,38%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa. Bangunan Sektor Perkotaan di Kabupaten Kutai Timur, Tesis Tidak dipublikasikan. Sebelum pemberlakuan undang-undang ini, yang mengatur dan mengelola pajak daerah itu melalui pemerintah pusat dimana yang dapat dikelolah oleh daerah hanya memperoleh 64,8% sisanya untuk provinsi dan pusat masing-masing. (2021). (2019). 07/2014 dan No. ub. 2023 DOI: - Accred : Sinta 5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir. (Sulasdiono, 2018) Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Supianti (2007), Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak daerah baru. Pajak Bumi dan Bangunan a. c. TINJAUAN TEORI Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dandapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. Peancanagan dan Implementasi Sistem Informasi Urunan Desa berdasarkan pada Pajak Bumi dan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis pajak Negara yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Siak, Setelah disah-kannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 01 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. jurnal pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak , sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan variabel moderating kontrol petugas kelurahan di kota pekanbaru - free download as pdf file (. 13. 84 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. Pajak merupakan sektor andalan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang–undangan, karena pajak dihimpun dari rakyat dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat secara tidak langsung, dalam bentuk berbagai sektor pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan. Suatu negara dianggap maju, jika ia mampu membangun negaranya baik Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke. (2018). Dokumen Resmi dan Peraturan Perundang-Undangan: Pengaruh Kompetensi Fiskus dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya berisi artikel yang sumber utamanya adalah dari penelitian mahasiswa berupa skripsi yang kemudian disusun menjadi artikel. Tesis. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 | 2022 Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak negara dan sebagian besar pendapatannya merupakan pendapatan daerah, yang digunakan untuk keperluan lain guna menyediakan fasilitas yang juga bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah (Resmi, 2013). Pamungkas, T. , & Rahman, A. Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan. Amelda, D. Dengan menggunakan metode analisis efektivitas. 149 . Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Journal Article: 1-21. 07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunanGoing Concern : Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 175-184. 2015. terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan. Keyword: building and land tax, customs revenue of land rights and building, local revenue bekasi district 2 Jurnal ilmiah stie mulia pratama PENDAHULUAN atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah Kabupaten Bekasi, sedangkan Pajak Bumi dan Latar Belakang Masalah Bangunan (PBB) khususnya sektor perdesaan dan perkotaan. (2011). Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari Ekonomi Islam Dalam ekonomi Islam memang tidak ada rujukan secara ekplisit tentang PBB, yang ada hanya pajak bumi yang dikenal dengan kharaj. Optimalisasi Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan. 1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 1. 000 Bank BRI. Jurnal STIE SEMARANG VOL 9 No. PBB sebenarnya merupakan pengembangan dari pajak tanah, yaitu jenis pajak yang tertua di Indonesia yang berlaku sejak awal abad ke-19. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. 1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dana tau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 [21], PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam Undang-undang ini, bumi dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan Pajak. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) untuk mengetahui pengaruh motivasi, pelayanan fiskal dan pajak sanksi melalui kondisi keuangan atas kepatuhan wajib paja (2) kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti tahun 2017-2020, (4) hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan. Berikut beberapa faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai NJOP Bumi dan Bangunan: Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah resmi menaikkan tarif PBB atau Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Klasifikasi Tarif Pajak dan Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak yang diperoleh dengan caraJurismata, Vol. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan,. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 2, Hal. dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu? DASAR TEORI Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Suandy (2013: 59) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi. Sukur. 8, No. 2. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14(1), 2019, 80-88 80 ANALISIS STRATEGI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SERTA EFEKTIVITAS PENERIMAANNYA DI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2016-2017 Vernando Viki Tambingon¹, Hendrik Manossoh², Novi S. kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif. Jurnal 6-Manado, Pemerintahan-344 views. , & Ardiana, T. Efiling information system of village documents web-based, case studies Bangun village-Pungging. Utomo (2011) melakukanmembayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Edisi Terbaru. pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Politeknik. 48 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian WewenangPeraturan Wali Kota Bandung nomor 244 tahun 2017 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan, subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan PBB. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. E. 1. Mempunyai suatu hak atas. . 2020. pengetahuan perpajakan dan . 2 Pengertian Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan penarikan pajak bumi dan bangunan sebagian besar belum efektif khususnya pada indikator: pelaksanaan pemungutan, kemampuan petugas dan tindakan koreksi, sedangkan dalam pemasukan hasil efektif. Member. . Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantaranya memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah. 59%, pada tahun 2020 sebesar 0. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Permatasari, 2012). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 2 – Agustus 2018. Besar nilai PBB adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dikalikan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. 2. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. 12 Tahun 1994 Pasal 2 (3) KMK-523/KMK. ”“Tarif yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Jumiarti, V. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. 1, Feb. (2017). Rahayu. Penjual rumah berkewajiban untuk melunasi PBB sebelum rumah dialihkan kepada pembeli. UU No. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bandung, serta untuk. 500. 2, p. 4, No. Jadinya intinya pajak bumi dan bangunan ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang. 07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Volume 7 No. 2006. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. ” Buku Perpajakan Edisi Tebaru 2018, 13–14. Penulis: Adhipradana Prabu Swasito, Dhian Adhetiya Safitra Publisher: Politeknik Keuangan Negara STAN ISBN: 978-623-93618-5-3 Read. 3. KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA Ablessy Mumu1, Jullie J. Jurnal Akuntansi, Prodi. 0,2% untuk NJOP Rp 2 miliar hingga di bawah Rp 10 miliar. 4 Spesial Issue 6 Mei 2022 P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205 2125. 2 Januari-Juni 2022, halaman 983 - 992 983 Diterima: 05-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21 -04-2022. , & Budiarso, N. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan. (2015). Peneliti melakukan observasi awal pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. eJournal Administrasi Negara, 4279 – 4289 Pasaribu et all, 2017. Pravasanti,Yuwita Ariessa. 2009. Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang dan peraturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus. Shelanski, Howard A and Klein, Peter G, 1995. E. dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan aslі daeraһ ԁi Kota Batam, populasi dalam penelitian іnі ialah keseluruhan laporan paјak bumі dan bangunan periode 2016-2019 atau selama 48 bulan dengan jumlah 48 data. 2. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan yang bisa kita artikan bahwa pajak terutang ditentukan oleh. Selain itu, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori sangat kurang yaitu sebesar 3,17% (<10%). Pada dasarnya tarif pajak PBB di setiap daerah berbeda-beda. Salah satu pajak yang menjadi fokus adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). jurnal stie semarang vol 9 no. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan . 2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Definisi dari Pajak Bumi dan. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bandung: Alfabeta. 4 No. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Jurnal. Objek pajak PBB Perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan yang. jipto. 1, Januari 2020 ISSN: 2615-5370. Di dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak ini, sebelumnya pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat. 03/2010 tanggal 27 Agustus 2010Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan dipengaruhi tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi”. H. Jasa Kontruksi adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya. 1 Siti Selawati , Ai Siti Farida 2 , Sakrim Miharja 3 2 | Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, Vol. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Maka dari itu PBB dikenakan berdasarakan pada keadaan objeknya bukan subjeknya. 12 tahun 1985 dan Undang-undang No. Berdasarkan tabel di atas, tarif NJOP sebesar 0,03% dengan wajib pajak 21. 2006. Resmi, Siti. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu besaran penerimaan PBB-P2, untuk menentukan pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap.